Selasa, 01 Maret 2011

RPP kelas IX materi perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SMP / MTS                             : SMP 1 Kaliwungu Kudus
Mata Pelajaran                        : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/semester                        : IX E/1
Alokasi Waktu                        : 2 x 40 menit
A.    Standar Kompetensi
Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan
B.     Kompetensi Dasar
Mengidentifikasi usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
C.     Indikator
Mendeskripsikan perjuangan rakyat dan pemerintah di berbagai daerah dalam usaha mempertahankan Indonesia
D.    Tujuan Pembelajaran
1.      Siswa dapat memahami perjuangan rakyat dan pemerintah melalui perjuangan fisik
2.      Siswa dapat memahami perjuangan rakyat dan pemerintah melalui perjuangan diplomasi
E.     Materi Pembelajaran
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan kemerdekaan telah diupayakan melalui perjuangan senjata. (perjuangan fisik). Akan tetapi, perjuangan tersebut belumlah cukup dan masih diperlukan perjuangan berbentuk diplomasi dalam upaya untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda yang semakin rumit. Perjuangan diplomasi penyelesaian konflik tersebut telah diupayakan sebaik mungkin yang membtuhkan energy, pemikiran, waktu yang lama, dan melibatkan peran dunia internasional, meskipun pada saat itu pihak Belanda terlihat masih sangat keras kepala. Perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah dilakukan dengan berbagai bentuk berikut:
a.       Menarik dukungan dunia internasional
Upaya penyelesaian konflik antara Indonesia-Belanda yang berkepanjangan telah dilakukan melalui perjuangan diplomasi dengan menarik dukungan dunia internasional sebagai berikut:
1.      Melalui forum Perserikatan bangsa-bangsa (PBB)
2.      Membina hubungan baik dengan negara Australia, India dan Liga Arab
3.      Melakukan lobi atau pendekatan dengan Dewan Keamanan PBB
4.      Berusaha memupuskan kepercayaan internasional terhadap propaganda Belanda yang keliru
b.      Melakukan berbagai perundingan
Upaya penyelesaian konflik antara Indonesia-Belanda yang berkepanjangan telah dilakukan melalui perjuangan diplomasi dengan cara  berbagai perundingan-perundingan antara kedua belah pihak:
1.      Pertemuan Soekarno-Van Mook
Pertemuan ini diprakarsai oleh AFNEI (Allied Force Netherland East Indies) tanggal 25 Oktober 1945. Pihak Indonesia diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Akmad Subardjo, dan H. Agus Salim, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Mook dan Van Der Plas. Pihak Indonesia mengemukakan kesediaan untuk berunding atas dasar pengakuan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan pihak Belanda mengemukakan ingin menjalankan Indonesia menjadi negara persemakmuran berbentuk federal yang memiliki pemerintahan sendiri di lingkungan kerajaan Belanda, dan memasukan Indonesia menjadi anggota PBB. Karena tindakannya itu van Mook dipecat dari wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
2.      Pertemuan Sjahrir-Van Mook
Pertemuan ini dialksanakan tanggal 17 November 1945 di markas Besar Tentara Inggris di Jakarta. Pihak sekutu diwakili oeh Letnan Jenderal Cristison, phak Belanda oleh Van Mook, dan pihak Indonesia oleh Sutan Sjahrir. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan maksud kedatangan sekutu ke Indonesia.
3.      Perundingan Sjahrir-Van Mook
Perundingan ini merupakan perundingan lanjutan dari pertemuan antara Sjahrir dan Van Mook yang telah dilaksanakan sebelumnya.
4.      Perundingan di Hooge Veluwe
Peundingan ini berlangsung tanggal 14-25 April 1946 di Hooge Veluwe dengan maksud mempertemukan kepentinngan RI dengan Belanda. Salah satu tuntutan RI adalah adanya pengakuan dari pihak Belanda atas kekuasaan de facto di wilayah RI, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Namun, Belanda hanya mau mengakui kekuasaan RI atas Jawa dan Madura. Akibat saling mempertahankan prinsip maka perundingan ini gagal.
5.      Perundingan Linggarjati (10 November-15 November 1946)
Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini berlangsung di Linggajati, sebelah selatan Cirebon. Hasil perundingan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk (istana Merdeka) Jakarta, yang isinya sebagai berikut:
1.      Belanda mengakui secara de facto RI denganj wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
2.      Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk Negara Indoneisa Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia
3.      Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
6.      Perundingan Renville (8 Desember 1947)
Reaksi dunia Internasional terhadap Agresi Militer Belanda I mendorong pelaksanaan perundingan Renville yang diprakarsai oleh Komisi Tiga Negar (KTN).
Hasil perundingan Renville baru ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 isinya sebagai berikut:
1.      Penghentian tembak menembak antara pihak Indonesia dan Belanda
2.      Daerah-daerah yang terletak dibelakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan tentara RI
3.      Belanda memiliki kebebasan membentuk negara-negara federal di daerah yang didudukinya melalui peblisit (jejak pendapat) terlebih dahulu.
4.      Dalam ikatan Indonesia Belanda, NIS akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Akibat perundingan ini wilayah RI menjadi lebih sempit.
7.      Perundingan Roem-Royen (17 April-7 Mei 1949)
Perundingan ini dilaksanakan tanggal  17 April hingga 7 Mei 1949, yang isinya antara lain pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak menembak, dan bekerjasama menciptakan keamanan. Selain itu, pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta, dan kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja BUndar (KMB) di Den Haag.
8.      Konferensi Inter-Indonesia
Untuk mengahadapi KMB, pemerintah RI mengadakan persiapan yaitu dengan melakukan perundingan dengan organisasi Negara-negara bagian (BFO). Perundingan ini berlangsung dua kali yaitu di Yogyakarta tanggal 19-22 Juli 1949 dan di Jakarta tanggal 30 juli-2 Agustus 1949.
Dalam konferensi pertama NIS disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan liberalisme. RIS akan dikepalai seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada DPR. DPR akan dibentuk dalam dua jenis yaitu DPR dan DPR bagian.
Konferensi kedua memutuskan bahwa kedua pihak (RI dan BFO) sepakat membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan setelah KMB.
9.      Konferensi Meja Bundar
KMB berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949.  Sebagai ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda, Willem Drees. Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, BFO dibawah pimpinan Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Belanda dipimpin oleh Van Maarsevven sedangkan dari UNCI sebagai moderator dipimpin oleh Chritchley.
Isi dari persetujuan KMB adalah:
1.      Belanda mengakui kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949
2.      Mengenai Irian Barat penyelesaiannya ditunda satu tahun setelah pengakuan kedaulatan
3.      Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.
4.      Segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda.
5.      Pembentukan Angkatan Perang RIS (APRIS) dengan TNI sebagai intinya.
F.      Metode dan Model Pembelajaran
Ceramah, Tanya jawab, Group Investigation
G.    Langkah-langkah Pembelajaran
no
Kegiatan pembelajaran
Waktu
Metode
1
Kegiatan pembuka
·        Memberi motivasi siswa untuk tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran
·        Menjelaskan standar kompetensi, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran yang akan disampaikan
·        Menyampaikan peta konsep materi

10’

Ceramah
Tanya jawab
2
Kegiatan inti
a.       Eksplorasi
·         Menyuruh siswa agar mencari sumber-sumber lain yang relefan
·         Melakukan Tanya jawab dengan siswa tentang materi yang akan diajarkan
b.      Elaborasi
·         Guru menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi dasar yang ada
·         Memancing siswa untuk bertanya jika ada yang belum dipahami
·         Membentuk kelompok menjadi 5 kelompok
·         Guru memberikan tema diskusi, sebagai berikut:
ü  Perundingan di Hooge Veluwe
ü  Perundingan Linggajati
ü  Perundingan Renville
ü  Perundingan Roem-Royen
ü  Konferensi Meja Bundar
·         Siswa berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan
·         Siswa menyampaikan hasil diskusi
c.       Konfirmasi
·         Memberikan umpan balik
·         Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa
·         Memberikan motivasi dengan memuji hasil evaluasi belajar siswa

50’


Ceramah





Ceramah






Group Investigation















Ceramah
3
Kegiatan penutup
a.       Membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan
b.      Menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya

10’

Ceramah

H.    Sumber dan Media Belajar
1.      Yasin, M dkk. 2007. IPS Terpadu Untuk SMP kelas IX. Jakarta: Ganeca Exact.
2.      Sutarto, dkk. 2008. IPS Untuk SMP/MTs Kelas IX. Jakarta: Depdiknas.
3.      Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu Untuk SMP kelas IX. Jakarta: Erlangga
4.      Suhadi, Machi. 2007. IPS Sejarah untuk SMP dan MTs kelas IX. Jakarta: Esis
5.      Internet
6.      Skema peristiwa
I.       Penilaian
a.       Teknik Evaluasi
Test Unjuk Kerja (diskusi)
b.      Bentuk Instrumen
Soal
penugasan
c.       Lembar penilaian
No
Nama
Aspek yang dinilai
Jumlah skor
Total nilai
1
2
3
4

























Keterangan:
1                    : Keaktifan
2                    : kerjasama
3                    : Bahasa
4                    : Kesopanan
Nilai
70-100
Total nilai = jumlah skor
                              4
    Kudus, 4 Oktober 2010
Mengetahui,                                                                         
      Guru Pamong                                                                                Praktikan


   Dra. Heni Hartanti                                                                  Fajar Purwo Kinasih
NIP. 19641002 199802 2 002                                                                 NIM. 3101407068


Tema Diskusi:
1.      Perundingan di Hooge Veluwe
2.      Perundingan Linggajati
3.      Perundingan Renville
4.      Perundingan Roem-Royen
5.      Konferensi Meja Bundar

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar