Rabu, 02 Maret 2011

RPP SMP kelas IX materi peristiwa politik ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SMP / MTS                             : SMP 1 Kaliwungu Kudus
Mata Pelajaran                        : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/semester                        : IX F/1
Alokasi Waktu                        : 2 x 40 menit
A.    Standar Kompetensi
Memahami usaha mempertahankan kemerdekaan
B.     Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan
C.     Indikator
1.      Mendeskripsikan proses kembalinya Republik Indonesia menjadi Negara kesatuam
2.      Mendeskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilu 1955 ditingkat pusat dan daerah
3.      Menjelaskan alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkannya.
D.    Tujuan Pembelajaran
1.      Siswa dapat mendeskripsikan proses kembalinya Republik Indonesia menjadi negara kesatuam
2.      Siswa dapat mendeskripsikan berbagai peristiwa yang berhubungan dengan Pemilu 1955 ditingkat pusat dan daerah
3.      Siswa dapat menjelaskan alas an dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pengaruh yang ditimbulkannya.
E.     Materi Pembelajaran
1.      Proses kembalinya Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dalam persetujaun KMB dinyatakan bahwa republic Indonesia  Serikat terdiri dari 16 negara bagian antara lain, Negara Republic Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, dan Negara Madura. Pembentukan Negara federal RIS tetap dipandang sebagai hasil politik colonial Belanda untuk memecah belah persatuan Bangsa Indonesia.
Pada tanggal 8 Maret 1950, rakyat jawa Barat berdemonstrasi di bandung, m,ereka menuntut pembubaran Negara Pasundan dan ingin bergabung dalam Republik Indonesia.
Rakyat Jawa Timur juga menuntut pembubaran Negara Jawa Timur yang terbentuk dalam konferensi di Bondowoso tanggal 16 November 1948. Mereka juga menuntut kembali kepada Republik Indonesia. Demikian juga sebagian besar rakyat di Negara Indonesi Timur dan Negara Sumatera Timur tidak menghendaki dijadikan Negara boneka. Bentuk Negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu, pada bulan Januari 1950 muncul gerakan untuk mengubah bentuk RIS menjadi NKRI.
Pada tanggal 8 April 1950, diadakan konferensi segitiga antara wakil RIS, NIT, dan NST. Kemudian menghasilkan ‘Piagam Persetujuan’ yang isinya pembentukan NKRI sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945.akhirnya panitia berhasil menyusun UUD, yang kemudian dikenal dengan UUDS 1950.
2.      Masa Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal sebenarnya sudah berkembang sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden dan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia atas usul badan pekerja KNIP kepada pemerintah agar rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik.
Pemerintaha Indonesia yang labil adalah kondisi pemerintahan yang tidak stabil yaitu ditandai dengan cepatnya pergantian cabinet. Fenomena ini disebabkan oleh partai-partai politik di Indonesia saling berebut untuk menguasai pemerintahan, saling menghambat satu sama lain, dan tidak adanya persatuan diantara mereka. Setiap cabinet yang dibentuk tidak lama kemudian sudah memperoleh tentangan dan mosi tidak percaya. Cabinet-kabinet yang pernah memerintah di Indonesia antara lain:
kabinet
Natsir (6 Sept 1950-31 Maret 1951
Sukiman (26 April 1951-feb 1952)
Wilopo (30 mart 1952-2 Juni 1953
Ali Sastroamijojo (30 jul 1953-3 mart 1956)
Burhanudin harahap (12 Agst 1955-3 Mart 1956)
Program kerja
Penanggulangan masalah keamanan, penyempurnaan susunan pemerintahan, angkatan perang penyelesaian masalah irian barat, memperkuat ekonomi
Menjaga keamanan, kemakmuran rakyat, penyelenggaraan pemilu secepatnya, penyelesaian irian barat, politik luar negeri bebas aktif
Tidak jauh berbeda dengan program cabinet Sukiiman
Berhasil Menyelenggarakan KAA Di Bandung, membentuk panitia Pemilu, menetapkan tanggal pemilu.
Penyelenggaraan Pemilu I, untuk memilih anggota DPR dan Konstituante
Sebab jatuh
Adanya mosi dari PNI karena pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS
Melakukan kerjasama MSA (Mutual Security Act)
Peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa tanjung Morawa
Peristiwa 27 Juni 1955 mengenai pengangkatan Kepala Staf TNI AD yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam tubuh TNI, korupsi makin luas, dan ekonomi makin terpuruk
Karena tugas untuk menyelenggarakan Pemilu telah selesai maka cabinet ini menyerahkan mandatnya.

3.      Pemilihan Umum 1955
            Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik tidak stabil. Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk kepentingan golongannya saja. Wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan. Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum. Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet, misalnya kabinet Alisastroamijoyo I bahkan telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu. Akan tetapi Kabinet Ali I tersebut sudah jatuh sebelum melaksanakan Pemilihan Umum. Akhirnya pesta demokrasi rakyat tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.
            Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Umum Pusat dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni :
1)      gelombang I, tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan
2)      gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota- anggota
            Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang Dasar). Suatu pesta demokrasi nasional pertama kali yang diadakan sejak Indonesia merdeka itu dilakukan oleh lebih dari 39 juta rakyat Indonesia. Mereka mendatangi tempat-tempat pemungutan suara guna menyalurkan haknya sebagai pemilih. Dalam pelaksanakannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.
            Pemilihan Umum I tahun 1955 berjalan secara demokratis, aman, dan tertib sehingga merupakan suatu prestasi yang luar biasa di mana rakyat telah dapat menyalurkan haknya tanpa adanya paksaan dan ancaman. Walaupun Pemilu berjalan sukses akan tetapi hasil dari Pemilu tersebut belum dapat memenuhi harapan rakyat karena masing- masing partai masih mengutamakan kepentingan partainya daripada untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu pada waktu itu masih mengalami krisis politik dan berakibat lahirnya Demokrasi Terpimpin.
4.      Dekrit presiden 5 Juli 1959
Karena keadaan politik yang tidak stabil maka Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan konsepnya yang terkenal dengan “Konsepsi Presiden” yang isinya antara lain sebagai berikut.
1.         Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.
2.         Akan dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat partai besar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI)
3.         Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
Partai-partai Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi ini dan berpenadapat bahwa merubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Karena keadaan politik semakin hangat maka Presiden Soekarno mengumumkan Keadaan Darurat Perang bagi seluruh wilayah Indonesia. Gerakan-gerakan di daerah kemudian memuncak dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. Setelah keadaan aman maka Konstituante mulai bersidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Sidang Konstituante ini berlangsung sampai beberapa kali yang memakan waktu kurang lebih tiga tahun, yakni sejak sidang pertama di Bandung tanggal 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. Akan tetapi siding tersebut tidak membuahkan hasil yakni untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dan hanya merupakan perdebatan sengit.
Perdebatan-perdebatan itu semakin memuncak ketika akan menetapkan dasar negara. Persoalan yang menjadi penyebabnya adalah adanya dua kelompok yakni kelompok partai-partai Islam yang menghendaki dasar negara Islam dan kelompok partai-partai non-Islam yang menghendaki dasar negara Pancasila. Kelompok pendukung Pancasila mempunyai suara lebih besar daripada golongan Islam akan tetapi belum mencapai mayoritas 2/3 suara untuk mengesahkan suatu keputusan tentang Dasar Negara (pasal 137 UUD S 1950).
Pada tanggal 22 April 1959 di hadapan Konstituante, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang pro dan militer mendesak kepada Presiden Soekarno untuk segera mengundangkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melaluidekrit. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno menyampaikan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi Dekrit Presiden tersebut adalah:
1.      pembubaran Konstituante,
2.      berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950, serta
3.      pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka negara kita memiliki kekuatan hukum untuk menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka dibentuklah beberapa lembaga negara yakni: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR - GR).

F.      Metode dan Model Pembelajaran
Ceramah, Tanya jawab, Group Investigation
G.    Langkah-langkah Pembelajaran
no
Kegiatan pembelajaran
Waktu
Metode
1
Kegiatan pembuka
·        Memberi motivasi siswa untuk tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran
·        Menjelaskan standar kompetensi, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran yang akan disampaikan
·        Menyampaikan peta konsep materi

10’

Ceramah
Tanya jawab
2
Kegiatan inti
a.       Eksplorasi
·         Menyuruh siswa agar mencari sumber-sumber lain yang relefan
·         Melakukan Tanya jawab dengan siswa tentang materi yang akan diajarkan
b.      Elaborasi
·         Guru menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi dasar yang ada
·         Memancing siswa untuk bertanya jika ada yang belum dipahami
·         Membentuk kelompok menjadi 6 kelompok
·         Guru memberikan tema diskusi, sebagai berikut:
ü  Kabinet Natsir
ü  Kabinet Sukiman
ü  Kabinet Wilopo
ü  Kabinet Ali
ü  Kabinet Burhanudin
ü  Kabinet Djuanda
·         Siswa berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan
·         Siswa menyampaikan hasil diskusi
c.       Konfirmasi
·         Memberikan umpan balik
·         Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa
·         Memberikan motivasi dengan memuji hasil evaluasi belajar siswa

50’


Ceramah





Ceramah








Group Investigation















Ceramah
3
Kegiatan penutup
a.       Membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan
b.      Menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya

10’

Ceramah

H.    Sumber dan Media Belajar
1.      Yasin, M dkk. 2007. IPS Terpadu Untuk SMP kelas IX. Jakarta: Ganeca Exact.
2.      Sutarto, dkk. 2008. IPS Untuk SMP/MTs Kelas IX. Jakarta: Depdiknas.
3.      Tim Abdi Guru. 2007. IPS Terpadu Untuk SMP kelas IX. Jakarta: Erlangga
4.      Suhadi, Machi. 2007. IPS Sejarah untuk SMP dan MTs kelas IX. Jakarta: Esis
5.      Internet
6.      Skema peristiwa
I.       Penilaian
a.       Teknik Evaluasi
Test Unjuk Kerja (diskusi)
b.      Bentuk Instrumen
Diskusi
Tema diskusi:
ü  Kabinet Natsir
ü  Kabinet Sukiman
ü  Kabinet Wilopo
ü  Kabinet Ali
ü  Kabinet Burhanudin
ü  Kabinet Djuanda
Penugasan


c.       Lembar penilaian
No
Nama
Aspek yang dinilai
Jumlah skor
Total nilai
1
2
3
4

























Keterangan:
1                    : Keaktifan
2                    : kerjasama
3                    : Bahasa
4                    : Kesopanan
Nilai
70-100
Total nilai = jumlah skor
                              4
         Kudus, 6 Oktober 2010
Mengetahui,                                                                         
      Guru Pamong                                                                                Praktikan


   Dra. Heni Hartanti                                                                  Fajar Purwo Kinasih
NIP. 19641002 199802 2 002                                                                 NIM. 3101407068

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar